gototopgototop
 
| Home | Contact Us | Buku Tamu | Sitemap |
 
25 | 04 | 2014
MA Tegaskan Pria Pikul Tanggung Jawab terhadap Anak di Luar Nikah PDF Print E-mail
Written by PA Lumajang   
Wednesday, 20 Februari 2013 06:22

 

 

MA Tegaskan Pria Pikul Tanggung Jawab terhadap Anak di Luar Nikah

Sikap Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal hak-hak anak yang di luar perkawinan tegas. Rapat Kerja Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa pria tidak bisa lari dari tanggung jawab atas anak yang dilahirkan pasangannya.

"Begitu pun dengan anak hasil pernikahan siri, ayah biologis tak lagi bisa menghindar untuk tidak menafkahi anaknya itu. Dan laki-laki bisa digugat ke pengadilan," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di Jakarta.

Keputusan ini sekaligus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak anak di luar nikah di mata hukum. Ridwan menyatakan, dengan adanya SEMA tersebut, seluruh pengadilan bisa menjalankan keputusan rapat kerja nasional tersebut.

Dalam ringkasan keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang kemudian dirangkum dalam Surat Edaran MA No.7/2012 disebutkan, apabila laki-laki yang mempunyai anak di luar nikah tidak mau bertanggung jawab, si istri maupun anaknya bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan agama.

"Bentuk hukumannya bisa seperti penyitaan harta lelaki tersebut," ujarnya

Selain memerintahkan hakim di seluruh Indonesia melaksanakan putusan MK itu, MA juga memerintahkan hakim menghukum pidana bagi laki-laki yang tidak mau melaksanakan putusan mereka.

"Jika ayah biologis tak memberi nafkah, si anak bisa menggugat ke Pengadilan Agama. Anak juga bisa menuntut secara pidana karena ayah biologis bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana karena melakukan kekerasan secara biologis dan ekonomi," tambahnya.

Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menegaskan, prinsipnya hak atas nafkah itu dilakukan imperatif (memaksa) bagi ayah biologis yang mengakuinya.

"Sehingga jika tidak dilaksanakan bisa terkena sanksi sesuai UU Perlindungan Anak dan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga,".

Jika ayah biologis tidak mau mengakui, maka gugatan harus dilayangkan ke pengadilan disertai berbagai bukti yang bisa meyakinkan hakim. Dari bukti adanya pernikahan siri, foto, surat, kesaksian atau hasil pembuktian tes DNA.

Menurut MA, anak yang lahir di luar nikah berhak mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama. Sebab, anak mempunyai hak untuk mengetahui kepastian siapa orang tuanya.


"Nantinya hakim Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan status si anak itu," beber hakim yang mempunyai keahlian di bidang Peradilan HAM ini.

Menurut Ridwan, hasil rapat kerja juga menyebutkan, kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung. Apabila suami istri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut.

"Akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut," paparnya.


Berikut 4 patokan dalam menentukan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan:

1. Penentuan besaran nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan. Misalnya, mempertimbangkan lamanya masa perkawinan dan besarantake home pay suami.

2. Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi di antara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

3. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah (yang bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan).

4. Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut tanpa persetujuan suami/isteri. Jika harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya setengah dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan pencabutan tersebut cukup beralasan.


MA berharap keputusan Komisi Bidang Peradilan Agama MA ini ditindaklanjuti hakim-hakim agama di seluruh Indonesia. "Hasil ini diharapkan bisa menjadi guide (pedoman) bagi hakim-hakim agama di daerah lewat Rakerda, agar tidak ada disparitas (perbedaan)," pungkas Ridwan.

 

Sumber: Metrotvnews, detikcom, detiknews.

 

 

comments
Last Updated on Wednesday, 20 Februari 2013 06:30