logo web

Pengadilan Agama Lumajang Turut Berduka Cita

Pengadilan Agama Lumajang Turut Berduka Cita

MARHABAN YA RAMADHAN

Keluarga Besar Pengadilan Agama Lumajang Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1442 H / 2021 M
MARHABAN YA RAMADHAN

INOVASI ATRAKSI

ATRAKSI adalah Aplikasi Tracking Inovasi, untuk layanan BAPOL, GO-DOC, dan SIPALUKU
INOVASI ATRAKSI

Himbauan Pencegahan Perkawinan Anak

Himbauan Pencegahan Perkawinan Anak dari YM Ketua Kamar Agama MA RI
Himbauan Pencegahan Perkawinan Anak

INOVASI BAPOL

BAPOL adalah BOOKING AMBIL PRODUK ONLINE. Jika anda sibuk dan repot, Inovasi Pengadilan Agama Lumajang bisa anda pakai Yaitu BAPOL. anda bisa kirim whatsapp ke Nomor 085755221559 ketik bapol lalu ikuti langkah langkahnya
INOVASI BAPOL

INOVASI GO-DOC

Pengadilan Agama Lumajang mempunyai inovasi terbaru yang bernama adalah GO-DOC dimana produk Pengadilan Agama Lumajang dikirim oleh Kantor POS Lumajang ke tempat kediaman para pemohon GO-DOC, agar masyarakat lumajang tidak perlu datang ke kantor untuk pengambilan produk pengadilan.
INOVASI GO-DOC

Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Tutorial penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan cara yang sederhana
Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Pendaftaran Melalui E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Aplikasi Gugatan Mandiri

Merupakan Aplikasi yang dapat diakses masyarakat Pencari Keadilan dalam mengajukan Gugatan/Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri

SELAMAT DAN SUKSES

Keluarga Besar Pengadilan Agama Lumajang Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Dipilihnya Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H, M.H Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
SELAMAT DAN SUKSES

jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

dirput

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

biaya perkara

Panjar Biaya Perkara bisa di lakukan VIA online dan chat operator VIA Whatsapp.

20181015034259

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

siwas

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

gugatan mandiri

Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan.

hari lahir pancasila 2021

Kawasan ZI

Hak Asuh Anak Pascaperceraian

SECARA kuantitas, perceraian di Indonesia semakin memperlihatkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Ini terjadi secara merata di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Hal demikian perlu mendapat perhatian serius. Mengapa? Sebab, sebagaimana kita ketahui dampak perceraian tidak kalah seriusnya dengan dampak kemelut rumah tangga yang mendorong perceraian itu sendiri. Selain kepada pasangan setelah bercerai, harta bersama yang telah susah payah dikumpulkan harus berantakan.

Yang tidak kalah pentingnya, perceraian berdampak  negatif kepada anak-anak dalam keluarga tersebut. Setelah mantan suami dan mantan istri mendapatkan kembali pasangan barunya masing-masing, ketika harta bersama berhasil dibagi secara adil, masalah baru berikutnya akan menimpa anak-anak mereka.

Dan, masalah tersebut biasanya akan berlangsung secara berkepanjangan dimulai dari bubrah-nya rumah tangga kedua orang tuanya. Kemesraan dan kehangatan hubungan harmonis bapak-ibunya yang membuat kebahagiaan anak-anak selama ini, bagi anak-anak akan hanya tinggal kenangan. Lebih-lebih ketika ayah ibu mereka sudah menemukan pasangan barunya masing-masing. Anak-anak harus hidup dalam suasana baru bersama suami/istri pasangan baru  ibu/bapak kandungnya.

Bagi anak-anak hidup bersama ibu/ayah tiri bukan perkara mudah. Karena memerlukan adaptasi yang juga tidak mudah. Inilah awal mula petaka anak, yaitu ketika anak harus hidup dalam suasana baru bersama ayah/ibu tiri ini. Belum lagi ketika anak harus hidup bersama ibu atau ayah yang memilih mengasuh anak sendirian atau tidak menikah lagi (single parent ).

Suasana sumpek orang tua karena hancurnya rumah tangga dan problematika ekonomi, sering berdampak terhadap anak, seperti kekerasan terhadap anak. Bahkan, tidak jarang karena alasan ekonomi ada orang tua secara sadar terjerumus kepada tindakan atau secara tidak sadar anak menjadi incaran trafficking.

Melihat ilustrasi tersebut, menentukan pilihan yang tepat tentang siapa yang seharusnya mengasuh anak pasca-perceraian menjadi persoalan yang sangat penting. Untuk hal penting itulah, jika masing-masing pihak (suami/istri) memerlukan, sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan harus campur tangan. Bagi orang yang beragama Islam, pengadilan dimaksud adalah pengadilan agama dan bagi selain Islam adalah pengadilan umum ( Pasal 63 UU Nomor 1 /1974 ).

Khusus bagi Pengadilan Agama (PA), terkait dengan anak ini, kewenangannya secara absolut telah ditegaskan dalam penjelasan  pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Persoalan kemudian muncul, kepada siapa anak harus diserahkan.?

 

Para pakar hukum dari dulu sampai sekarang telah ramai memperbincangkan masalah ini. Berbagai kitab fikih, baik yang klasik maupun kontemporer telah menguraikan secara panjang lebar perdebatan para fuqoha mengenai hak pengasuhan anak ini, yaitu bab al hadlonah (pengasuhan dan pemeliharaan ). Kompilasi Hukum Islam, sebagai fikih Indonesia, telah pula ikut memberikan ketentuan. Pada pasal 156 diberikan ketentuan, bahwa anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk ) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Jika ibunya meninggal, diberikan kepada wanita garis lurus ke atas dari ibu. Jika tidak ada juga yang mampu, baru diberikan kepada ayah (mantan suami ).

Jika ayah tidak ada/tidak mampu, lalu diberikan kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. Jika kelompok ini tidak ada, diberikan kepada saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Jika tidak ada pengasuhan, diberikan kepada wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

Jika kelompok ini pun tidak ada, diberikan kepada kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Apa yang ditegaskan oleh KHI ini sebenarnya merupakan pemilihan berbagai pendapat fuqaha.

Pertanyaan kita, mengapa dalam konteks pengasuhan ini wanita lebih mendapat prioritas. Mengenai hal itu, sebuah peristiwa pernah terekam dalam sejarah. Yaitu mengenai kasus yang dialami oleh salah seorang sahabat rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu  kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : ”Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan napas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”.

Secara tradisi kenapa wanita lebih diprioritaskan karena masalah yang bersifat psikologis, seperti kasih sayang dan kelembutan. Dan, muaranya pada akhirnya kembali kepada kemaslahatan si anak. Maksud ini pulalah yang kini telah diakomodasi oleh pemikiran hukum kontemporer, bahwa pengasuhan anak semata-semata ditujukan kepada kepentingan si anak.

Semangat ini pulalah yang menginspirasi para aktivis sosial dan legislator menerbitkan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi anak, yaitu Undang-undang Nomor 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pengadilan Agama yang merupakan salah satu benteng terakhir bagi perlindungan anak dan hak-haknya, akan selalu mengacu berbagai ketentuan tersebut. Tidak semata-mata kepada teks-teks pasal secara tersurat tetapi juga mempertimbangkan makna yang tersirat dalam teks-teks pasal dengan mengedepankan keadilan substantif ketimbang hanya sekadar keadilan prosedural.(*)

BIO DATA PENULIS

 

Nama Drs.H. ASMU’I SYARKOWI, M.H.
Tempat & Tgl Lahir Banyuwangi, 15 Oktober 1962
NIP 19621015 19910301 1 001
Pangkat, gol./ruang Pembina  Utama Muda, IV/c
Pendidikan S-1 Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 1988
  S-2 Ilmu Hukum Fak Hukum UMI Makassar 2001
Hobby Pemerhati masalah-masalah hukum, pendidikan, dan seni.
Pengalaman Tugas Hakim Pengadilan Agama Atambua 1997-2001
  Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2001-2004
  Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2004-2007
  Hakim Pengadilan Agama Jember Klas I A 2008-2011
Sekarang Hakim Pengadilan Agama Lumajang Klas IA sejak Desember 2016
Alamat Pandan, Kembiritan, Genteng, Ban
  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

INOVASI PA LUMAJANG

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email :
@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook :
@PA Lumajang

Intagram:
@pengadilanagamalumajang

Youtube :
@Pengadilan Agama Lumajang

Tautan Aplikasi